KERJA DULU BARU MAKAN

Baik bantuan Beras untuk KK Miskin atau yang lebih populer dikenal dengan nama Raskin maupun Beras Kerja adalah bantuan pemerintah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Dua jenis bantuan ini sangatlah berbeda dalam beberapa aspek seperti: penerima/sasaran, peruntukkan dan tujuan pemanfaatannya, cara dan sumbernyapun berbeda.
Dalam berbagai kesempatan selama sepeken terakhir ini Bupati Sikka Drs. Sosimus Miitang dan Wabup Wera Damianus menegaskan bahwa tidak semua KK miskin boleh dan berhak menerima (membeli) beras bantuan ini. Raskin diberikan secara selektif kepada kepala keluarga yang benar-benar membutuhkan karena persediaan pangan keluarga sangat kurang, tidak ada atau telah habis dikonsumsi. Tumpuan akhir pada anekaragam pangan lokal juga hampir tidak mungkin lagi dapat menopang kebutuhan pangan keluarga. Raskin juga disiapkan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya berbagai bencana.
Beras bantuan untuk KK miskin ini tidak dibagikan atau diberikan oleh pemerintah secara gratis. Pemerintah menjual beras ini melalui Dolog seharga Rp. 1.600,- untuk satu kilogram dan setiap KK miskin pembeli beras ini hanya berhak mendapat 13 kg dalam satu putaran. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II juga boleh membeli beras ini karena memenuhi beberapa kriteria (14 kriteria nasional) yang disyaratkan bagi penerima Raskin.
Penyaluran Raskin baru dapat dilakukan apabila KK penerima Raskin telah menyerahkan uang kepada Kepala Desa/Lurah. Jumlah KK miskin dan uang yang terkumpul selanjutnya disampaikan dan disetor ke Bagian Ekonomi oleh Kepala Desa/Lurah. Kepala Bagian Ekonomi Setda Sikka kemudian menerbitkan Rekomendasi yang menjadi bukti legal bagi pihak Dolog untuk menyalurkan Raskin kepada KK penerima Raskin melalui Kepala Desa/Lurah.
Mekanisme penyaluran seperti digambarkan di atas juga dapat menghindari bertumpuknya Raskin di kantor Desa. Kepala Desa dan aparat desa sering menemui kesulitan dalam menjamin keselamatan Raskin yang tidak segera disalurkan lantaran masih menunggu terkumpulnya uang dari KK miskin pembeli Raskin.
Dalam pengarahan pada Apel kekuatan Senin, 1 Februari 2010, Bupati Sosimus Mitang juga menegaskan bahwa kebijakan ini dijalankan untuk menekan sejauh mungkin jumlah dan ketergantungan rumah tangga penerima manfaat terhadap bantuan ini. Sebutan ”Raskin” dipandang cenderung merendahkan martabat masyarakat, kata Sosimus Mitang. ”Kalau semakin sedikit masyarakat yang membeli Raskin bisa jadi KK miiskin lainnya sudah tidak lagi membutuhkan Raskin dan mampuh membeli beras lain yang lebih enak meskipun harganya lebih mahal”, katanya. Bupati Sosimus juga mengatakan bahwa Jika pada putaran berikutnya KK bersangkutan tidak lagi membeli Raskin maka namanya dapat dihapus dari daftar KK miskin.
Lain halnya dengan Beras Kerja. Bantuan pangan ini berasal dari Dinas Sosial dan Nakertrans. Setia kabupaten di provinsi NTT dalam satu tahun anggaran. mendapat jatah 100 ton Beras Kerja untuk disalurkan kepada masyarakat. Beras Kerja langsung disalurkan kepada kelompok kerja masyarakat. Setiap kelompok beranggotakan sedikitnya 30 anggota dan berhak mendapat jata beras kerja sebanyak 300 kg untuk satu kegiatan kerja kelompok yang diterima langsung dari Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Sikka.
Pekerjaan yang dikerjakan oleh kelompok antara lain, program-program desa yang menjadi prioritas (Musbangdes), program padat karya, terasering, pembangunan dan perawatan sarana pelayanan umum, dan kegiatan kebersihan lingkungan perdesaan.
Tujuan program ini selain sebagai dukungan bagi kesejahteraan keluarga pemanfaat program dan memperkuat nilai gotong royong, juga diharapkan dapat mendkung program pembangunan fisik saarana dan prasarana perdesaan.
Meski para PNS telah diminta Bupati Sikka untuk memberikan pencerahan perihal hakekat kedua program tersebut diatas namun harapan itu belum terwujud sepenuhnya. Lantaran itu, besaok Selasa, 2 Februari 2010, Bupati Sosimus dan Wabub Wera Damianus akan memberikan sosialisasi di kecamatan Bola dan Kecamatan Paga. Menurut duet Sosi-Dami, pemahaman yang benar tentang hakekat program ini di tingkat masyarakat, perangkat desa dan kecamatan sangatlah penting demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan. (Kanis Lewar)