STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT LIO

[caption id="attachment_761" align="alignleft" width="150"] Para Mosalaki Lio[/caption]

Adat budaya merupakan tonggak dasar lahirnya sebuah budaya modern, lahirnya sebuah budaya baru tentu akan ditandai dengan berbagai perubahan. Mulai dari gaya bicara hingga perilaku. Demikian halnya dengan bentuk pemerintahan adat menjadi dasar terbentuknya model pemerintahan modern.
Akibat perubahan – perubahan yang terjadi kini Pemerintahan Adat itu mulai terlupakan, perlahan hilang dan kabur air. Walau sebagian mencoba untuk mempertahankan adat budaya dan pemerintahan adat itu, namun lebih banyak orang terlebih generasi muda yang tidak peduli dan bahkan sama sekali tidak memiliki upaya untuk mempertahan itu.
Menurut Paulus Depa, B.A. seorang mantan guru sejarah di SMA Sint Gabriel Maumere, tatanan budaya Pemerintahan Adat kini nyaris hilang dan tenggelam ke dalam dasar tanah terdalam yang adalah asal usul budaya itu sendiri.

PERJUANGAN KANILIMA

Kanilima Sebuah Gerakan Reformasi dan Forum Demokrasi
(Cuplikan dari buku KANGAE ARADAE, Penulis Longginus Diego))



Kanilima adalah sebuah organisasi kecil yang diambil dari nama daerah asal para tokoh yang tergabung didalamnya, yakni dari wilayah Kangae, Nita dan Lio – Maumere sehingga disingkat Kanilima.
Kanilima yang didirikan tahun 1948 hadir sebagai sebuah kelompok reformasi yang mendobrak tembok rezim feodal otoriter serta mengikis politik dominasi Sikka atau sikkanisasi. Mereka berjuang dengan tujuan membuka kran demokrasi di Kabupaten Sikka. Melalui sebuah peristiwa yang dikenal dengan Wai Oti Berdarah pada 04 Mei 1948, pentas demokrasi pun dimulai di Kabupaten Sikka.
Longginus Diogo, dalam buku Kisah Kerajaan Tradisional Kangae Arade, Nian Ratu Tawa Tanah (27/02/2009) menuturkan, menulis sejarah Kanilima bukan berarti mau mengungkit masa lampau, karena sejarah adalah sebuah studi dan pelajaran. Melalui sejarah, orang mempelajari masa lampau untuk menata masa depan yang lebih baik. Kanilima adalah sebuah sejarah, jadi perlu dikenal dan dipelajari.

PANSUS Nonaktifkan Roby Lameng

Maumere, Terkait dugaan korupsi pengadaan kendaraan pada Dinas perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sikka, Kadis Roby Lameng menyatakan siap menghadapi dugaan penyalahgunaan tersebut yang dituduhkan kepadanya.
Sikap itu disampaikan Roby di Kantor DPRD Sikka Senin 17 Mei 2010 usai Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna V masa sidang III DPRD Sikka

Kepada maumere OnLine, Roby mengatakan dirinya menolak menandatangani rekomendasi yang disampaikan Tim Pansus DPRD karena tidak sesuai item pertanyaan yang ditujukan kepadanya untuk dijawab saat pemeriksaan dirinya. “saya tidak mungkin menandatangani apa yang tidak sesuai jawaban yang saya berikan” Karena itu Roby juga mengatakan bahwa hasil kerja Pansus itu tidak sah, ia menilai berita acara itu tidak lengkap karena itu cacat hukum.

Bupati Sikka Lantik Eselon IIB, III dan IV

[caption id="attachment_749" align="alignnone" width="300"] Bupati Sikka jabatan tangan Yohanis Oriwis Nganga Seso, S.Sos yang baru menjabat sebagai Pj. Kepala UPTD Dinas PPKAD untuk Wilayah Nelle dan Koting[/caption]

Maumere, Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural adalah suatu bentuk amanah yang dipercayakan dan di bebankan kepundak saudara-saudara untuk mrnghadirkan sosok pemerintahan yang profesional dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Demikian di tekankan Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang setelah mengangkat dan melantik pejabat Eselon IIB, III dan IV pada lingkup Setda kabupaten Sikka di aula Setda -Maumere-Kab. Sikka Sabtu, 08/05/2010.

TURAP UNTUK PANTAI KOTA UNENG

Kasus Abrasi di pesisir kota Maumere mungkin dalam beberapa tahun kedepan dampaknya sudah bisa di minimalisir. Beberapa wilayah pantai kota maumere sudah di bangun turap (penahan gelombang laut) khususnya sepanjang bibir pantai dari Kelurahan Waioti hingga Kelurahan Kota Uneng.