Puing-puing sisa kebakaran Kantor Bupati Sikka pada Desember 2009.[/caption]Maumere,Hal menarik dari Pasus LKPJ kali ini adalah kehadiran pihak Polres Sikka yang di wakili oleh Kasat Serse AKP Samuel Simbolon di ruangan Pansus. Menurut sebuah sumber di Sekretariat Dewan kehadiran Samual Simbolon sebagai wakil dari kepolisian ini terkait ketidaklengkapan data yang dimiliki oleh SKPD khususnya yang berkantor di Kantor Bupati Sikka Jl. Jend Ahmad Yani Maumere, sekaligus memberi keterangan terkait perkembangan terakhir dari hasil Labfor yang menyelidiki kasus kebakaran kantor Bupati pada Desember 2009 yang melenyapkan banyak dokumen dan laporan dari beberapa SKPD.
Beberapa kecurigaan sempat muncul terkait kasus kebakaran ini diantaranya spekulasi tentang upaya pelenyapan data dan dokumen oleh pihak-pihak tertentu, namun dari hasil klarifikasi dan keterangan yang diberikan oleh Kasat Serse kepada Pansus I, selasa, 8 Juni 2010 di ruangan komisi C ini hanya karena kelalaian oleh oknum PNS yang namanya tidak disebutkan, mengingat proses penyelidikan ini belum final. Menurut Samuel sumber api yang melahap habis sayap kiri gedung Kantor Bupati ini berasal arus pendek listrik ruangan UPT bukan pada ruangan bagian Keuangan Setda seperti yang diduga sebelumnya.
Selama sepekan terakhir ini DPRD Kab. Sikka menggelar Rapat Klarifikasi data dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2009 yang dilaksanakan oleh SKPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka sekaligus melakukan klarifikasi atas Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Sikka tahun 2009 pada akhir Mei 2010 yang lalu. Kegiatan yang dilakukan secara marathon dalam sepekan ini berakhir hari selasa, 8 Juni 2010 dengan menghadirkan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) dan Staff. Diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Hubkominfo, Bagian Humas Setda Kab. Sikka dan terakhir Sekretariat DPRD Sendiri.
[caption id="attachment_381" align="alignleft" width="110"]
Kabag Humas & Risalah Sekretariat DPRD Kab. Sikka, Silvanus Tibo SH, MSi[/caption]Menurut Kepala Bagian Humas dan Risalah Sekretariat DPRD Kab. Sikka Silvanus Tibo SH. Msi, tim yang dibentuk melakukan kerja secara nonstop dalam klarifikasi data setiap SKPD. Kendala yang di hadapi adalah perbedaan data yang dimiliki oleh setiap SKPD dengan data yang dipegang oleh anggota pansus yang berasal dari LKPJ Bupati, Inspektoriat dan BPK3D. Beberapa Kepala SKPD mengalami kesulitan saat menjawab pertanyan anggota Pansus berkaitan dengan perbedaan data ini termasuk ketidak lengkapan data pada dinas atau instansi berkaitan dengan kegiatan di tahun 2009 yang lalu.
Menyinggung masalah ketidaklengkapan data yang dimiliki beberapa SKPD, Silvanus Tibo mengatakan bahwa alasan yang di kemukakan oleh para pimpinan SKPD adalah data tersebut musnah terbakar saat peristiwa kebakaran yang melanda Kantor Bupati Sikka pada 26 Desember 2009 yang lalu. Selain itu Pansus juga sedikit mengalami kesulitan saat menghadirkan beberapa Kepala SKPD, diantaranya Kepala Dinas Hubkominfo Kab. Sikka. Menurut Tibo, Kadis Hubkominfo akhir hadir setelah dilayangkan surat panggilan ke-3 atau pada hari terakhir Pansus digelar. Padahal agenda awal Dinas Hubkominfo di jadwalkan bertemu Pansus pada Jumat, 4 Juni 2010. Pada dua panggilan awal Hubkominfo hanya diwakili oleh Staf dan hal ini ditolak oleh anggota Pansus yang mengharapkan kehadiran kepala Dinas atau Bagian sebagai Pengguna Anggaran tanpa diwakili.
Selama penyelenggaraan kegiatan ini Pansus DPRD Sikka di Bentuk dalam 3 kelompok yaitu Pansus I menanggani bidang Pemerintahan, Pansus II untuk Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; dan Pansus III untuk bidang Kesejahteraan Masyarakat. Setelah itu Agenda DPRD Kab. Sikka Selanjutnya akan dilakukan uji – petik lapangan guna mendalami berbagai data dan bukti fisik yang dijaring selama kegiatan Pansus berlangsung. Top/EL
Kalau semua soal di birokrasi ada pansusnya, kreibilitas pansus akan melempem dan akhirnya menjadi alat kelengkapan dwan yg hanya dijadikan sebagai simbol tak bergigi. Karena sesungguhnya pansus harus digunakan sesuai dgn fungsinya yakni senjata mujarab utk menyelesaikan persoalan yg sdh tdk dpt diselesaikan dengan cara2 normatif, dan bukan main tembak pansus sembarangan saja.
BalasHapusPendidikan politik bagi masyarakat awam akan dibawah kejurang kebinasaan dan bukan kepada pemahaman demokrasi yang elegan dan profesional di masa datang.
Makasih utk Semuanya.
legitimasi Pansus harus mendasar mengusung kepentingan rakyat, bukan sekedar lip servis.
BalasHapusfaktual yang terjadi itulah yang diungkap kepada publik............,,,,sudah tidak jaman lagi mengubar janji.....DPRD mana tajimu?????????????????
perlu adanya pengawasan dari masyarakat sikka pada umumnya dan khususnya bagi pemerhati dan ormas independen......
BalasHapus